Disusun Oleh:  Dutarizkia Tour & Travel

Sejarah Baru: Kementerian Haji dan Umrah Indonesia, tanggal 8 September 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) sebagai Menteri Haji dan Umrah pertama Indonesia, didampingi Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dengan pelantikan ini, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah (KHU). Kehadiran kementerian baru ini diharapkan mampu membawa perubahan besar dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah masyarakat Indonesia.

Siapa Gus Irfan Yusuf? Gus Irfan lahir di Jombang, 24 Juni 1962. Ia adalah cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, sekaligus figur yang sangat dekat dengan dunia pesantren.

• Pesantren: Pernah menjabat Sekretaris Umum Pondok Pesantren Tebuireng (1989–2006), Wakil Ketua Yayasan Hasyim Asy’ari, hingga memimpin Pesantren Al-Farros.
• Keuangan Umat: Aktif di lembaga keuangan pesantren melalui PT BPR Tebuireng.
• Akademik: Lulusan Universitas Brawijaya (UB) Malang dari S1 hingga S3, dan doktor di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan fokus Manajemen Pendidikan Islam.
• Politik: Kader Gerindra yang sempat menjadi anggota DPR RI (2024–2029), sebelum ditunjuk Presiden menjadi Kepala BP Haji, lalu naik sebagai Menteri.

Kombinasi sebagai santri, akademisi, penggerak ekonomi umat, sekaligus politisi menjadikan Gus Irfan sosok unik yang dipercaya memimpin kementerian baru ini.

Peluang Kementerian Haji dan Umrah, Hadirnya Gus Irfan membuka berbagai peluang strategis:

1. Kelembagaan yang fokus
   Struktur kementerian baru memudahkan percepatan pelayanan, tanpa beban birokrasi panjang seperti di Kemenag.
2. Pengelolaan dana haji
   Dana BPKH diproyeksikan mencapai Rp188,86 triliun pada 2025. Dengan pengalamannya di lembaga keuangan pesantren, Gus Irfan berpotensi mengoptimalkan pengelolaan dana umat secara produktif.
3. Diplomasi internasional
   Dengan jaringan moral dari NU dan pesantren, Gus Irfan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi haji, tidak hanya soal kuota, tetapi juga peran Indonesia di dunia Islam.
4. Sinergi dengan asosiasi haji & umrah
   Asosiasi seperti AMPHURI, yang menaungi lebih dari 800 PPIU dan PIHK, bisa menjadi mitra aktif dalam merumuskan kebijakan.
5. Adaptasi terhadap Saudi Vision 2030
   Arab Saudi tengah memodernisasi layanan haji dan umrah. Indonesia perlu memastikan jamaah mendapat manfaat dari digitalisasi ini, bukan sekadar menjadi penonton.

Tantangan Berat di Depan,  meski peluang besar terbuka, tantangan juga menanti:

• Tumpang tindih kelembagaan antara Kemenag, BPKH, dan operator haji.
• Defisit biaya operasional, yang mencapai Rp7,5 triliun pada 2024, bahkan diprediksi melonjak hingga Rp42 triliun pada 2027.
• Antrean panjang jamaah haji yang kini sudah lebih dari 5,4 juta orang.
• Kontrol visa & dominasi platform digital asing seperti Nusuk, yang bisa mengurangi kendali Indonesia.
• Maraknya biro umrah ilegal, yang harus ditertibkan demi melindungi jamaah.

Harapan untuk Kementerian Haji dan Umrah, sebagai menteri pertama KHU, Gus Irfan memikul beban sejarah besar. Ia membawa nama besar Tebuireng, garis keturunan Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy’ari, serta mandat politik dari Presiden. 

Semoga Allah SWT memudahkan langkah beliau, meridhai, serta melancarkan semua urusannya. Aamiin YRA.

#Ke Baitullah Semakin  Mudah