Oleh : Ulul Albab Ketua Litbang Amohuri

Disusun kembali Oleh : Suherman Dutarizkia Tour & Travel

Jakarta – Ketua Litbang DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Ulul Albab, memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Oktober 2025.

Menurut Ulul, kehadiran Gus Irfan di Gedung Merah Putih bukan karena panggilan kasus, melainkan sebagai bentuk koordinasi pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan haji.

“Ini bukan sikap defensif, tetapi langkah proaktif. Gus Irfan datang sebagai mitra dialog KPK, dan itu merupakan terobosan yang patut diapresiasi,” ujar Ulul dalam wawancara di Surabaya, Jumat (3/10/2025).

Potensi Kebocoran Dana Haji Capai Rp5 Triliun

Ulul menegaskan bahwa sektor haji memang sangat rawan penyimpangan. Kompleksitas teknis penyelenggaraan dan besarnya anggaran menjadikan sektor ini sering jadi sasaran praktik korupsi.

“KPK bahkan menyebut potensi kebocoran mencapai Rp5 triliun setiap tahun. Itu angka yang luar biasa, dan tentu sangat merugikan jamaah maupun negara,” ungkapnya.

Ia menambahkan, ibadah haji bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut dimensi spiritual dan sosial. Karena itu, kebocoran dana sekecil apa pun sama dengan mengkhianati niat suci umat.

Integritas Jadi Kata Kunci Haji 2026

Ulul memberikan apresiasi langsung kepada Menteri Haji dan Umrah. “Saya angkat topi untuk Gus Irfan. Langkah ini memberi pesan kuat kepada birokrasi Kementerian Haji. Kata kunci penyelenggaraan haji 2026 haruslah integritas,” tegasnya.Dengan keterlibatan KPK sejak awal, Ulul optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan lebih bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga jamaah bisa berangkat dengan tenang tanpa kekhawatiran adanya praktik curang dalam penggunaan biaya haji.

Pencegahan Korupsi Lebih Penting daripada Penindakan

Menurut Ulul, kesuksesan KPK bukan hanya pada penindakan kasus, tetapi lebih pada pencegahan.“Publik sering melihat KPK menindak. Padahal, pencegahan jauh lebih penting, karena mampu menutup peluang korupsi sejak awal,” jelasnya. Ia bahkan mendorong pola pencegahan ini diperluas ke sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga program makan bergizi gratis.

Menuju Penyelenggaraan Haji yang Bersih dan Suci

Ulul menyebut tahun 2026 akan menjadi ujian penting bagi Kementerian Haji dan KPK. Publik menaruh harapan besar pada transparansi dan integritas birokrasi. “KPK jangan hanya berfungsi sebagai polisi antikorupsi. KPK harus menjadi sahabat reformasi birokrasi. Dengan begitu, jamaah bisa beribadah dengan rasa aman dan tenteram,” ujarnya. Ia menutup wawancara dengan pesan moral:

“Haji harus kembali pada fitrahnya: suci, murni, dan penuh keikhlasan. Sinergi KPK dan Menteri Haji adalah ikhtiar untuk menjaga kesucian ibadah ini. Dan itu harus kita dukung bersama,” tuturnya.

Kesimpulan

Langkah Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan mendatangi KPK dinilai Amphuri sebagai langkah proaktif untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan haji. Dengan potensi kebocoran mencapai Rp5 triliun per tahun, kehadiran KPK sebagai mitra strategis diharapkan mampu memastikan haji 2026 lebih bersih, transparan, dan berintegritas, sehingga jamaah bisa menunaikan ibadah dengan tenang.

#Ke Baitullah Semakin Mudah